Beberapa hari terakhir pasca pengumuman hasil tes tertulis oleh P2KD disetiap desa yang ikut dalam Pilkades serentak tahun ini direspon dengan berbagai sikap oleh masyaraka setempat. Di beberapa desa hampir tidak terjadi masalah dan tahapannya berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapakan, contoh saja seperti di desa Pannyangkalang Kecamatan Mangarabombang, Rewataya di Kecamatan Kepulauan Tanakeke dan beberapa desa di kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan.
Namun beberapa Desa seperti Banggae, Desa Kanaeng , Desa Kampung Beru dan beberapa desa lainnya di Galesong melakukan aksi protes karena menganggap bahwa mereka telah dicurangi oleh mereka yang menjadi pelaksana Pilkades serentak ini yang kita kenal selama ini dengan nama P2KD, berbagai cara dilakukan oleh masyarakat atau calon kepala Desa yang menganggap dirinya dicurangi dan dirugikan, ada yang justru P2KD, Ketua BPD dan calon kepala desanya yang mundur seperti yang terjadi di desa Kanaeng.
Mungkin dengan sikap P2KD, BPD dan calon mundur tidak akan berefek pada kondusifitas sosial namun ternyata warga desa Kanaeng juga menyegel kantor desanya seperti yang terjadi di beberapa desa di Galesong, bahkan di Galesong kantor Camat yang justru disegel oleh warga, segel menyegel ini terjadi dihari pertama dan kedua dan ini masih agak bisa terkendali.
Namun dua hari terakhir, blokade jalan, pengepungan kantor DPRD bahkan Rujab Bupati Takalar, pembakaran ban bekas hampir terjadi di setiap hari terutama di jalan poros Takalar-Jeneponto dan jalan Poros Galesong-Makassar bahkan cekcok antara pendemo dan pengguna jalan pun tak bisa terelakkan.
Melihat kondisi ini pastinya kita bertanya siapa yang bertanggungjawab? jika dijawab secara sederhana yang bertanggungjawab tentang ketertiban dan keamanan masyarakat adalah pihak kepolisian namun akan sangat naif jika pertanyaan kita hanya sampai di area tersebut sebab yang mengeksekusi Pilkades ini adalah pihak eksekutif, tapi sampai saat ini belum ada tindakan yang bisa meredam kemarahan masyarakat sehingga demonstrasi dengan memblokir dan membakar ban di jalan mewarnai perjalanan Takalar kita sepanjang dua hari terakhir ini.
Padahal seharusnya sudah ada pihak yang mengambil tindakan yang seyogyanya bisa meredam amarah masyarakat agar gesekan tidak terus berlanjut sebab negeri ini adalah negeri demokrasi dimana pemimpinnya bertanggungjawab atas segala hal urgen yang menimpa masyarakatnya sebagaimana Sidney Hook berkata bahwa "Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa"
Selain itu sering sekali kita baca ocehan Abraham Lincoln bahwa "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,"penulis menginterpretasi bahwa jika pilkades ini untuk kepentingan masyarkat desa maka berikanlah ruang seluas-luasnya masyarakat desa itu sendiri untuk memimpin desanya meskipun kita pahami bersama bahwa aturan mengaminkan orang dari luar desa bisa menjadi kepala desa di desa lain tapi akan lain ceritanya jika masyarakat menolaknya apalagi justru calon pemimpin di desanya tidak lolos
Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah soal yang biasa tapi perlu diketahui bahwa jika hal ini terus terjadi sangat mungkin ada yang jadi korban, mungkin tidak terlalu menjadi soal kalau hanya kena pidana karena merusak fasilitas umum tapi jika bentrok antar warga, aparat dan sebagainya maka ini akan menjadi lebih rusuh, perlu diingat bahwa emosi bisa cepat tersulut diarea-area terbuka seperti ini
Semoga secepatnya hadir solusi yang bisa menyudahi keadaan yang kurang kondusif beberapa terakhir ini, saatnya ego diturunkan persentasenya demi kemaslahatan masyarakat banyak
